KPK menyayangkan masih ada kepala daerah terjerat suap izin usaha

  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 78%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan masih ada kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pemberian ...

Dari kiri-kanan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat terkait pengumuman dan penahanan tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. ANTARA/Benardy FerdiansyahJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyayangkan masih ada kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pemberian izin usaha.

Terkait dengan penetapan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku dan penerimaan gratifikasi. "Karena kita sadar dengan mudah memberikan izin, maka usaha akan menggeliat, kesempatan bekerja akan terbuka tentu juga pendapatan masyarakat akan meningkat dan itu pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat," ujarnya.

"Perizinan usaha juga menjadi fokus area KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan maupun penindakan," ujar Firli.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Padahal ada ya sekarang?

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kasus Korupsi Heli AW-01 Dihentikan TNI, Begini Sikap KPKKPK menyatakan jika kemudian ditemukan ada bukti baru dan indikasi menguat di dalam proses penyidikan korupsi heli AW-01, kasus bisa dibuka kembali.
Sumber: soloposdotcom - 🏆 33. / 51 Baca lebih lajut »

KPK Tegaskan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E bukan Atas DesakanSebelumnya, lama masa tender Formula E disorot KPK. Masa tender proyek Formula E dianggap melampaui masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. but based on demand?😁🤫🤭
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Penunjukan Kepala Daerah Rawan Korupsi Jual Beli Jabatan, KPK Awasi Mekanisme Politiknya - Pikiran-Rakyat.comUntuk menghindari praktik korupsi, mekanisme penunjukan Kepala Daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Sumber: pikiran_rakyat - 🏆 11. / 68 Baca lebih lajut »

KPK Minta Waktu Cari Unsur Pidana Dugaan Korupsi Formula E Jakarta | merdeka.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya masih mengumpulkan bahan dan keterangan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di DKI Jakarta.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

KPK panggil tiga saksi kasus korupsi pengurusan dana PEN daerahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

KPK Ingatkan Titik Rawan Korupsi Bagi 5 Pj Gubernur yang Baru DilantikKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan titik rawan korupsi kepada lima penjabat gubernur yang baru dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. KPK berharap para penjabat yang baru tak berurusan dengan KPK.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »