jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini meningkatkan akurasi data penerima bansos. Data yang dimaksud meliputi kualitas penerima bantuan, transparansi, maupun pemutakhiran. Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, pihkanya terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial penanganan Covid-19 pada 2021.
"KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," kata Ipi dalam keterangan yang diterima, Selasa . Meski demikian, KPK mengingatkan Kemensos masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos.Baca Juga: Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos.
Siippp, seharusnya di kementan kementan juga harus seperti ini, agar bantuan alsin maupun saprodi dari kementan tidak di salah gunakan bahkan di jual belikan, contoh kecilnya ini, benih bantuan jagung di perjual belikan dimana-mana
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.