KOMISI Pemberantasan Korupsi memastikan akan terus mengawasi program bantuan sosial yang tahun ini penyalurannya berubah bentuk secara tunai. KPK berharap bansos secara tunai bisa meningkatkan efektifitas dan menghindari terjadinya potensi penyimpangan.
Ipi mengatakan KPK akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran bansos tunai. KPK akan terus memantau program tersebut. Sejauh ini, komisi antirasuah masih mencatat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos yakni akurasi data penerima, transparansi data, dan pemutakhiran data.
"Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK," imbuh Ipi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.