"KPK menemukan bahwa 89 persen atau sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekitar 1,69 juta tidak padan dengan data nomor induk kependudukan," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa .
"KPK mendorong seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Papua untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial atau data penerima bantuan sosial se-provinsi Papua," ujarnya. "Dari 30 pemerintah daerah di Provinsi Papua, baru tiga kabupaten/kota yang telah melakukan finalisasi data terpadu, yakni Kabupaten Merauke, Jayawijaya, dan Keerom," kata Febri.
"Kejaksaan selanjutnya akan menjadi jaksa pengacara negara bagi Pemda untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan aset pemda," katanya.
Kenapa ga disebut 85% heuheu
Bagaimana di dki bos
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Temukan 1,5 Juta Penerima Bansos di Papua Tak Sesuai Data NIKKPK menemukan sekitar 1,5 juta penerima dana bansos di Papua tidak sesuai dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kok bisa? KPK Bansos 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 Dana desa di Maluku sekalian di cek dong KPK_RI Dananya bwt anjing2 OPM 😂😂😂
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pemprov Papua kumpulkan data terkait desa fiktifPemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengklaim tengah menyeriusi permasalahan munculnya desa fiktif yang belakangan viral di berbagai wilayah.\r\n\r\nSekretaris ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »