KPK: 1,5 Juta Data Penerima Bansos di Papua Tidak Sesuai Data Kependudukan

  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 28 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Qulity Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 59%

Jumlah tersebut setara dengan 89 persen dari total penerima bansos di Papua yang jumlahnya sekitar 1,69 juta penduduk.

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

"KPK menemukan bahwa 89 persen atau sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekitar 1,69 juta tidak padan dengan data nomor induk kependudukan," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa .

"KPK mendorong seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Papua untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial atau data penerima bantuan sosial se-provinsi Papua," ujarnya. "Dari 30 pemerintah daerah di Provinsi Papua, baru tiga kabupaten/kota yang telah melakukan finalisasi data terpadu, yakni Kabupaten Merauke, Jayawijaya, dan Keerom," kata Febri.

"Kejaksaan selanjutnya akan menjadi jaksa pengacara negara bagi Pemda untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan aset pemda," katanya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 26. in İD
 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Kenapa ga disebut 85% heuheu

Bagaimana di dki bos

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Temukan 1,5 Juta Penerima Bansos di Papua Tak Sesuai Data NIKKPK menemukan sekitar 1,5 juta penerima dana bansos di Papua tidak sesuai dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kok bisa? KPK Bansos 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 Dana desa di Maluku sekalian di cek dong KPK_RI Dananya bwt anjing2 OPM 😂😂😂
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Ada Data Tak Padu soal Bansos Papua, KPK Minta Basis DibenahiJubir KPK menyatakan dari 30 pemda di Papua baru tiga kabupaten/kota yang telah finalisasi data terpadu yakni Kab Merauke, Jayawijaya, dan Keerom.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

KPK Sebut 89 Persen Penerima Bansos di Papua Tak Sesuai dengan Data NIK\nAtas temuan tersebut, KPK mendorong seluruh kepala daerah di Papua untuk membenahi basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Selesaikan Persoalan Papua, Komisi I DPR Serap Aspirasi Warga PapuaDalam menyelesaikan persoalan Papua, Komisi I DPR mengimbau penegakkan hukum harus diutamakan namun tetap mengedepankan aspek dialog.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Pemprov Papua kumpulkan data terkait desa fiktifPemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengklaim tengah menyeriusi permasalahan munculnya desa fiktif yang belakangan viral di berbagai wilayah.\r\n\r\nSekretaris ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »