- Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201 5 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang patut ditolak.
Sebagaimana yang akan dideskripsikan di bawah ini, Undang-Undang KPK hasil revisi terakhir hanya menghasilkan pelemahan KPK dan tidak menjawab sejumlah persoalan yang awalnya digaungkan sebagai alasan dilakukannya revisi Undang-Undang KPK. Pertanyaan selanjutnya nya adalah apakah karena fakta hasil revisi seperti itu maka Undang-Undang KPK harus dikembalikan ke aslinya, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi...
Ada 4 pertanyaan terkait keenam persoalan di atas, yakni: Apakah persoalan yang teridentifikasi dan ternyatakan ke publik seperti tersebut di atas merupakan persoalan yang benar-benar ada, dengan magnitude dan bobot yang besar? Jika persoalan-persoalan tersebut benar-benar ada, apakah jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut harus disediakan melalui perubahan Undang-Undang? Jika harus disediakan melalui suatu Undang-Undang perubahan, apakah Undang-Undang hasil revisi sudah menyediakan...
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkumham: Revisi UU KPK Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham menyatakan revisi UU KPK telah diundangkan dan tercatat dalam lembaran negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019. Noooh.., karang dah sah !!. Tinggalnye Kokit melek plaksanaannye.. Kokit sama2 deh tuh... bikin KPK dipercaya 'MAMPU SAPU' en FULL ANTI KKN PATUT, stelah Sweet Seventen buat 'MILLENNEAL CORUPTION SWEEPER' !!. Gak pake pilih2 manggis, LIBAS TEYUUUS !! Bikin KORUPTOR Mampuzz Abizz. Salah kalau mengira hanya kpk yang ingin korupsi diberantas. Presiden juga tak ingin pemerintahannya terganggu karena ulah koruptor. Dia tak campur tangan ketika kaki-kaki tangannya di pusat dan daerah terjerat kpk.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
UU KPK Hasil Revisi Resmi jadi UU Nomor 19 Tahun 2019'Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK,' ujar Widodo. sip Sip, Perppu sudah kaga bisa dikeluarkan, salah satunya jalan dengan judicial review ke MK Legislatif 'membatasi/menghambat' gerak KPK lewat revisi UU KPK, lalu selanjutnya eksekutif mencari celah agar Revisi UU KPK tidak terlalu berpengaruh bagi gerak KPK dgn lewat perpres dan atau peraturan internal KPK. (Revisi UU KPK perlu disiasati 😁🙏) begitulah politisi bermain
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
KPK Belum Dapat Dokumen UU KPK Nomor 19 Tahun 2019KPK menyatakan belum mendapatkan dokumen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »
Sah, UU KPK Hasil Revisi Nomor 19 Tahun 2019Kemenkumham resmi mencatat UU KPK hasil revisi diundangkan di Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. UUNomor19Tahun2019
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
UU KPK Hasil Revisi Resmi Jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019Namun, salinan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK itu masih belum dapat disebarluaskan. Berikut penjelasannya.... dan para juragan politik pun tertawa luebarrrr huahahAhAhAAA Salah satu kebijakan jokowi dlm melindungi koruptor untuk AMAN DARI OTT sdh sukses Selamat atas kesuksesan jokowi sbg Presiden yang sukses memberi rasa aman kepada calon koruptor *))Pesta dimulai
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
KPK pelajari lebih lanjut UU Nomor 19 Tahun 2019Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari lebih lanjut isi dari Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.\r\n\r\n"Kami baru ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »