Koruptor, Napi Korupsi, Korupsi, Komnas Ham

Koruptor, Napi Korupsi

Komnas HAM: Napi Korupsi Jaga Jarak di Lapas, Tak Perlu Bebas

Komnas HAM: Napi Korupsi Jaga Jarak di Lapas, Tak Perlu Bebas

09/04/2020 9:44:00

Komnas HAM: Napi Korupsi Jaga Jarak di Lapas, Tak Perlu Bebas

Komnas HAM menilai lembaga pemasyarakatan (lapas) kasus korupsi tidak sepadat kasus pidana umum, sehingga jaga jarak bisa dilakukan.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai napi korupsi cukup menjaga jarak di dalam lapas."Dalam konteks Covid-19 yang penting adalah jaga jarak. Kami sampaikan ke Menkumham bahwa untuk napi korupsi harus dipastikan mereka bikin jarak-jarak sendiri dan diatur sedemikian rupa. Maka ini tidak masuk kategori yang boleh menikmati pembebasan," ujar Anam melalui jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (9/4).

Bioskop Indonesia Siapkan Protokol Sambut New Normal Pemerintah Diminta tak Perlu Libatkan TNI di New Normal Palembang Berencana Buka Sekolah 15 Juni

Anam menjelaskan bahwa lapas napi kasus korupsi umumnya berbeda dengan lapas napi kasus pidana umum. Dia mengatakan lapas kasus korupsi tidak over kapasitas, sehingga napi korupsi bisa menjaga jarak.Lihat juga:Tak seperti lapas kasus pidana umum yang cenderung over kapasitas. Oleh karena itu, Anam menyarankan agar kebijakan untuk membebaskan napi diprioritaskan bagi napi kasus pidana umum.

"Kalau untuk pidana umum (lapasnya)crowdedbegitu. Sementara untuk pidana khusus, entah korupsi atau terorisme biasanya jaga jarak dan sosialnya sudah aman," katanya.Meski begitu, lanjut Anam, jika ada lapas bagi napi koruptor sudah tak muat kapasitasnya, maka harus ada yang dibebaskan. Ia menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah kesehatan bagi semua pihak.

"Kalaucrowdedya mau tidak mau sehingga tidak diskriminasi, tapi tetap yang penting adalah kesehatan untuk semua dan upaya utama jaga jarak fisik dan sosial," ucap Anam.Lihat juga:Yasonna Diminta Dengarkan Warga soal Pembebasan Napi KoruptorAnam juga menyinggung soal narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir (81) yang mengajukan permohonan asimilasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah wabah virus corona. Anam berharap pemerintah memperhatikan betul permintaan Ba'asyir tersebut.

"Soal jaga jaraknya bisa dipastikan itu penyebaran virusnya akan putus, kalau tidak bisa dipastikan, apalagi orang sepuh itu pasti rentan," kata Anam.Menkumham Yasonna H. Laoly diketahui mengusulkan pembebasan ribuan napi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sesuai prosedur, revisi PP itu harus melalui persetujuan Presiden Joko Widodo.

Jokowi sendiri telah menegaskan bahwa pembebasan napi itu harus tetap dengan kriteria dan pengawasan tertentu. Ia menyatakan tak pernah ada pembahasan soal napi koruptor dalam rapat terkait pembebasan napi Baca lebih lajut: CNN Indonesia »

udah mendingan para napi suruh bantu' jait APD aje udeh Hebat, bisa tahu persis begitu ya komnas HAM....yakin? Betul Tangkap yasona, sudah bebaskan puluhan ribu napi koruptor. Tamu besuknya yg d jaga atau ditiadakan.. Yang masih bebas itu ini 👇 Sudah vvip ... jaga jarak dari dahulu 😆😆😆😆 SEL NARAPIDANA KORUPSI Itu Kalau Boleh Di Ibaratkan Kalau Di Kontrakkan Per Bulan Bisa Mencapai Rp.5/10 Juta. Fasilitas Sangat Lengkap, Berasa Tinggal Di Kontrakan Saja Tahu-tahu Langsung Bebas Karena Nggak Terasa Seperti Tinggal Di Dalam Penjara.

Mereka paling aman disana..selama gak ada kontak dari luar aman.. Kenapa dibebasin.. Ada kasus pencurian pula ... Apa itu jaga jarak? sel mereka aja lebih mewah dari kos gw, Mereka kan punya ruangan pribadi masing². Layaknya kosan² full service.

Komnas HAM: Penundaan Pilkada Tidak Melanggar HAMAmiruddin Al Rahab mengemukakan keputusan menunda Pilkada 2020 tidak melanggar HAM. Keputusan itu malah untuk melindungi HAM masyarakat yang lebih luas. Kalau ingin memaksakan diri, dibangun suatu sistem on-line yang jujur, akuntable dan profesional, Fraud di hindari....pelanggar tentunya di kenakan sanksi yang 'berat' KondisiAbnormal

Surati Anies, Komnas HAM Minta Penerapan Sanksi Selain Pidana Selama PSBBKomnas HAM meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan sanksi selain pidana selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Gila juga lama2 Gitu aja trs. Apa2 disangkutin HAM. lo g liat penyebarannya uf separah apa! Ha Enak ya pejabat, kaga sakit tp pake masker medis. Uhu

Komnas HAM Paparkan Alasan Penolakan Jenazah Pasien CoronaKomisioner Komisi Nasional HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan fenomena penolakan memakamkan pasien yang terpapar corona diakibatkan ketakutan di masyarakat akan virus tersebut. Kenapa tidak HAM sendiri yg menyadarkan masyarakat,karena anda juga di gaji dari uang rakyat

Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19'Stigmatisasi itu sebetulnya memberikan keresahan bagi masyarakat,' ujar Kania.

Pandemi Corona, Komnas HAM Minta Pemerintah Tunda Pengesahan RKUHPKomnas HAM juga telah mengirimkan surat rekomendasi kepada presiden dan DPR terkait pasal-pasal bermasalah di RKUHP.

Kemenkum HAM Telah Bebaskan 35.676 Napi demi Cegah Penyebaran CoronaKemenkum HAM mengeluarkan kebijakan membebaskan narapidana untuk mencegah virus Corona atau COVID-19 di lapas yang kelebihan kapasitas. Total sudah ada 35.676 narapidana yang dibebaskan. Napi Ironinya Baru satu hari terbebas, eee masuk bui lagi ... Subhanallah... Keluyuran keluar rumah tanpa alasan jelas bisa masuk kurungan penjara, yg dipenjara dikeluarkan Selamat... makin banyak masyarakat berkeliaran di tengah PSBB yang besok digadang 🙄..ya salam