Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan Ibu Kota: UU IKN Cacat Prosedural

  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur menolak pemindahan ibu kota. Mereka menilai RUU Ibu Kota Negara yang kini telah disahkan cacat secara prosedural.

"Rencana pemindahan IKN atau Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 sampai pada titik akhir.

Yohana lantas mengkritisi alasan pemindahan ibu kota yang didasari pada permasalahan di Jakarta yang tak kunjung selesai. Dia menyebut hal itu merupakan gambaran pemerintah yang tidak bisa menangani masalah yang ada. "Cacat prosedural dalam penyusunan KLHS kembali dilakukan dalam pembuatan RUU IKN. Dimana sebelumnya dilakukan secara tertutup, terbatas, dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari pemindahan Ibu kota," ucapnya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Masyarakat Kaltim yang mana?PKS?

Palingan kadrun, sok2an mengatasnamakan masyarakat kal tim. .

Koalisi simpatisan PKS🤭🤭🤭

Cuma mau nanya aja...walhi mengatasnamakan koalisi masyarakat kaltim sdh dpt legitimasi masyarakat kaltim secara keseluruhan belum?

Di parlemen cuma PKS yg tdk setuju. Dan di Kaltim ada juga simpatisan partai itu yg bisa mengatasnamakan rakyat Kaltim.

Semoga IKN menjadi pintu hancurnya rezim diktator pendukung para cukong dan aseng

baco_jafar Baguslah kalau begitu....

Rumah Gadang kok diedit2 wkkwk 'pejabut jawa'

Saya sebagai koalisi Masyarakat Indonesia setuju... bebas berpendapat kok

Laah knp baru skrg menolak..kemarin2 kemana aja

Dpt kawan ni FPKSDPRRI

Perpindahan ibu kota alangkah baik nya di tinjau ulang kembali karena masih ada yang lebih prioritas apal lagi saat ini sedang mengalami krisis ekonomi akibat dampak Covid 19...

yakin rakyat bakal seneng kalo ada aturan yg punya duit lebih dari 1M di bank, 2% nya di sumbangkan untuk rakyat.

Ini pasti kadruns

Polanya lsm bayaran bohir, mereka sama sekali tidak mewakili masyarakat sana, biasalah mainan hoax begini gini mah 😁

Hahaha... Ada ada aja ya... Setelah sekian waktu baru sekarang nongol...

Koalisi celana cingkrang

Saya dibalikpapan. LSM' itu sepertinya mmg ada bohirnya dan selalu nentang pemerintah. Dulu juga nentang pembangunan tol balikpapan-samarinda.

Koalisi yg baru di bentuk kadrun ini pasti 😂

WALHI tapi ngakunya koalisi masyarakat Kaltim...g usah bawa2 masyarakat Kaltim deh ..kalo ada aturan yg dilanggar,tinggal ajukan gugatan

Klu org Kaltim nolak ibu kota kyknya ga mungkin. Soalnya klu ada ibu kota secara ekonomi pasti akan meningkat, sy yakin mereka pasti senang

Woooy... Saya orang Balikpapan, Pasar Kelandasan, mendukung IKN 😛

Masyarakat Kaltim yg mana?

Buzzer doang akun anon doang 🤣🤣🤣

Koalisi masyarakat ? Ngumpul di RT aja jarang apalagi ini ada koalisi rakyat 🤣

Yakin dikaltim yang menolak sudah mayoritas.. Menurut saya Kalimantan sangat beruntung karena ekonominya akan meroket...

Berani gugat ke MK?

Koalisi Kadrun aja palingan y

Atas nama masyarakat Kaltim..paling segelintir thok

Kadruwn buatan Kalimantan ada juga

Wah mafia tanah gagal cuan dong

Emng ada aja smpah2 pengusik 🤣🤣

paling dikasih jabatan langsung mingkem 😂

TolakIbukotaBaru Pindahan Ibu kota kaya pindahan Sewa Rumah.

Andai koalisi ini dilibatkan dalam perencanaan, maka biarpun prosedur pemindahannya tetap dgn cara yg sama, mungkin mereka bakal mengatakan pemindahan IKN sudah tepat hehehee.. 😂😂😂

😇😇

Sedikit dikit mengatasnamakan.masyarakat,,, lagu lama looh

Nah ini , 🤔🤔🤔

Udh bagus bagus ibukota negara pindah ke kalimntn biar maju pulaunya. Ini malah nolak!! Pindah ke sumatera aja pak biar maju daerah sumatera. Mau maju aja koq ditolak. Duh anehhhhh

Disana ada juga ya kelompok pendengki dan penghasut

Emangnya didengar ya ..,

Ormas Bullshit

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Koalisi Kaltim Tolak UU Ibu Kota Negara, Berpotensi Gusur Lahan AdatKoalisi Masyarakat Kaltim menolak Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru disahkan DPR pada Selasa, 19 Januari 2022. TempoNasional I like this Tercapainya impian pemodal cukong Nusantara SavedOneClick
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Pindah Ibu Kota Kian Pasti, Nasib Kantor Pemerintah di Jakarta Gimana?Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) terus berlangsung.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Menteri PPN: Ibu Kota Negara akan Dipindahkan Bertahap, Tidak Seperti Lampu AladdinPemindahan ibu kota negara (IKN) baru dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

RUU Ibu Kota Negara Disahkan, Berikut 6 Poin Tanggapan Jokowi | Kabar24 - Bisnis.comRancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »

Gerindra Minta Jakarta Tetap Jadi Pusat Keuangan, Bisnis dan EkonomiPemerintah harus memikirkan Jakarta sebagai daerah khusus ekonomi, bisnis dan keuangan serta sejarah setelah UU Pemindahan (IKN) Ibu Kota Negara ditetapkan.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Bagaimana Pansus RUU IKN DPR dan Pemerintah Kebut Bahas Ibu Kota Baru - Nasional - koran.tempo.coPansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) bersama pemerintah secara maraton menggelar rapat membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Mengapa pembahasan RUU IKN yang terburu-buru dianggap minim partisipasi publik? KoranTempo Dari jaman Soekarno punya rencana bikin ibu kota negara di Kalimantan, kok dibilang terburu buru. Mental lamban Nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur mendapat respons beragam. DPD meminta pemerintah membuat kajian yang komprehensif perihal penamaan Nusantara. Pemerintah mengklaim sudah berkonsultasi dengan ahli bahasa. KoranTempo Buat apa partisipasi publik ?ga ada manfaat.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »