. Dia meyakini hanya revisi jalan satu-satunya bagi honorer K2 menjadi PNS.
"Enggak ada jalan lain selain revisi makanya semuanya harus kompak. Kalau jalan sendiri-sendiri susah jadi ini barang," kata Lukman kepada JPNN.com, Senin . Dia menyebutkan, sebelum UU ASN direvisi, Presiden Jokowi tidak akan pernah mengeluarkan kebijakan apapun berkaitan dengan honorer K2. Sebab, ada aturan yang membatasi kewenangan presiden."Mau keluarin diskresi harus dilandasi payung hukum makanya meski presiden tidak bisa semaunya," terangnya.
Mengenai Pansus, politikus PDIP ini mengatakan belum bisa berpendapat banyak karena harus dibahas tersendiri lagi. Namun, Lukman lebih menekankan agar komisi terkait di DPR sebaiknya mendorong percepatan revisi UU ASN. "Kalau serius enggak lama kok pembahasannya makanya MenPAN-RB harus secepatnya menyerahkan DIM. Kalau enggak diserahkan bagaimana bisa dibahas revisi UU ASN nya," tandasnya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketum PSSI dan Bupati Bandung Pantau SJH untuk Piala DuniaKetua Umum PSSI menilai SJH layak sebagai venue pertandingan Piala Dunia U-20 2021. Lha bukannya udah fix gak masuk ?
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Hati-hati, Ada Risiko Fatal Bila Motor Injeksi Dipaksa Irit BensinKelebihan motor injeksi yaitu pengabutan bahan bakar yang lebih sempurna ketimbang karburator. Sehingga pembakaran lebih baik dan lebih irit.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Gubernur Jateng Lari Bersama Penyintas KankerSemuanya punya semangat untuk saling membantu dan mendukung para survivor penyintas kanker agar hidup lebih baik.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Perludem Harap Revisi UU Pemilu Tak Atur Soal Teknis PemiluTiti mengatakan, isi RUU tersebut harus mengatur yang berkaitan dengan prinsip utama dalam sistem dan manajemen pemilu. Tidak perlu merevisi semua UU pemilu, yang penting UU tidak dijadikan abuse of power oleh komisioner KPU, status mereka harus diatur sebagai pelaksana UU, bukan sebagai pembuat UU, seperti melarang mantan korupsi ikut pilkada, apalagi tidak mengindahkan putusan dan fatwa MA.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Tangani Wabah Korona, Komunikasi Publik mesti EfektifUntuk menghilangkan kecemasan publik terhadap simpang siur evakuasi dan penanganan WNI yang akan dikarantina, pemerintah mesti membangun komunikasi publik yang lebih baik.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Terapi Pelihara Kucing Ampuh Tingkatkan Kemampuan Sosial Anak AutismeAnak-anak dengan autisme memiliki keterampilan sosial yang lebih baik saat diberi tanggung jawab untuk memelihara hewan.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »