JAKARTA – Sejumlah parameter penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 di Ibu Kota cenderung membaik, meski tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Dengan alasan itu, pemerintah DKI Jakarta memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar transisi jilid II agar tetap bisa menekan laju penyebaran wabah.
Perpanjangan pembatasan transisi itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020 yang berlaku mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020. Tingkat keterisian bangsal isolasi yang pada 12 Oktober lalu berada di angka 64 persen, sekarang sudah menyentuh angka 59 persen. Saat ini ada 3.398 pasien yang diisolasi di 98 rumah sakit rujukan Covid-19. Adapun kapasitas maksimal ruang isolasi sebanyak 5.721 tempat tidur. Demikian pula dengan angka reproduksi efektif atau Rt yang turun dari 1,06 menjadi 1,05.
Ahli epidemiologi dari FKMUI, Pandu Riono, mengatakan penanganan wabah pada masa transisi ini sebenarnya bertopang pada kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pemerintah tak perlu lagi mengetatkan pembatasan jika masyarakat benar-benar menerapkan kebiasaan hidup baru. “Penduduk harus melakukan protokol kesehatan 3M dengan betul-betul patuh, harus di atas 85 persen,” kata Pandu.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gugus Tugas Covid-19 Klaim 70 Persen Warga Banten Patuh Protokol KesehatanPSBB di Banten dianggap telah meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko: Presiden Minta Suara Publik Didengarkan Baik-baik - Berita Utama - koran.tempo.coMenurut Moeldoko, Jokowi tidak terlibat dalam penyusunan teknis UU Cipta Kerja. Semua diserahkan ke Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. KoranTempo Mesti ke THT nih..?🙄 Gaada yang mengusik, mungkin karena di istana gaada orang. Siapa bilang Ndak dengar..harusnya menyampaikan pakai suara bebek,..pasti paham..🙏🙏
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Proses Legislasi Gagal Melibatkan Publik - Berita Utama - koran.tempo.coDirektur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai keterlibatan publik dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja sangat minim. KoranTempo Terkadang jika mau jadi pemimpin emng harus menghilangkan malu X ya..? Bisa di penjara ngk pelanggar UU nya? apakah kasus seperti ini bisa di laporkan
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Musim Ramai Pelamar Kerja - Ekonomi dan Bisnis - koran.tempo.coAkibat pandemi, tingkat pengangguran pada akhir tahun ini diprediksi akan meningkat hingga 4-5 juta orang. Peningkatan jumlah pencari kerja itu di sisi lain tidak dibarengi penambahan lowongan kerja. KoranTempo Dibutuhkan terobosan peraturan agar investor tertarik masuk Indonesia dan menyerap tenaga kerja, makanya dibuatlah omnibus law
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Survei: Mayoritas Publik Setuju Pilkada Ditunda - Nasional - koran.tempo.coMasyarakat menilai pilkada serentak sangat rawan terhadap penyebaran virus corona. KoranTempo Klo 3M(menjaga jarak,mencuci tangan,memakai masker)ditrapkan dgn konsekwen idealnya pilkada hrs ditunda sampe pandemi dinyatakan lenyap dr bumi Indonesia ojok kesusu,iya nggak sih
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Musim Teror dan Penangkapan Aktivis - Berita Utama - koran.tempo.coPendekatan aparat keamanan kepada kelompok atau individu yang kerap mengkritik pemerintah dianggap represif. KoranTempo Atas nama negara hukum dan uu dg sewenang2 menjarain org dan ga mo disama2in sama orba..semprul Ya elah media yang lg sekarat.... Bayarin tuh pesangon karyawanmu.... PriyoBudiS
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »