Koran Tempo | Situs Berita Online Indonesia

Koran Tempo | Situs Berita Online Indonesia

Kementerian Perhubungan Siapkan Regulasi Pembatasan Angkutan - Laporan Utama - koran.tempo.co

Potensi pemudik masih tak terbendung.

09/04/2020 10:45:00

Kementerian Perhubungan Siapkan Regulasi Pembatasan Angkutan

Potensi pemudik masih tak terbendung.

Menurut Adita, regulasi ini menjadi acuan bagi penyedia dan pengguna jasa angkutan. Kementerian Perhubungan juga akan menerbitkan petunjuk teknis untuk meredam risiko penyebaran pandemi corona baru atau Covid-19 pada masa puncak mobilitas antarwilayah, yaitu mudik Idul Fitri. Panduan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

Minta Masjid di Jabodetabek Dibuka, PA 212: Lebih Bersih dari Mal YLBHI Kecam Muannas Alaidid yang Laporkan Farid Gaban ke Polisi Bank Dunia Setujui Bantuan 250 Juta Dolar AS untuk Indonesia |Republika Online

Akhir bulan lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan protokol PSBB sebagai cara menekan wabah Covid-19. Jokowi memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun aturan turunan agar kebijakan itu bisa diterapkan di daerah. Setelah menjadi daerah pertama yang menerapkan PSBB, pemerintah DKI Jakarta menyusun peraturan gubernur untuk mengawasi aktivitas moda transportasi, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Aturan itu mencakup penguatan social distancing, pemangkasan durasi layanan kendaraan umum, dan mengurangi penumpang hingga 50 persen dari kapasitas angkutan.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga menerbitkan Surat Edaran BPTJ Nomor 5 Tahun 2020, pekan lalu. Dalam surat itu, ada rekomendasi penghentian moda transportasi, dari kereta api jarak jauh hingga kereta dalam kota seperti Commuter Line dan mass rapid transit (MRT). Ada pula rekomendasi penghentian bus antarkota dalam provinsi (AKDP) dan bus antarkota-antarprovinsi (AKAP). BPTJ juga merekomendasikan pembatasan akses jalan tol dari dan menuju Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan isi panduan umum angkutan dan arus mudik di tengah pemberlakuan PSBB identik dengan rekomendasi BPTJ."Tapi detailnya masih dibahas."Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga sempat menyurati Menteri Dalam Negeri pada Senin lalu untuk memperketat penjagaan prasarana angkutan, seperti bandara dan terminal, dengan melibatkan polisi dan tentara. Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyebutkan surat itu merupakan upaya memperkuat koordinasi pusat dan daerah.

Namun kecenderungan masyarakat untuk bepergian, termasuk mudik, masih tak terbendung. Peneliti madya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, Nunuj Nurjanah, mengatakan dari survei terhadap 42 ribu responden di Jabodetabek, masih ada 37 persen yang berpotensi mudik."Dari angka itu, ada 24 persen yang tidak akan pergi bila aturan pembatasan sudah jelas, sisanya nekat meski dilarang," ucap dia. Nunuj mengatakan akan menggelar survei lanjutan untuk memastikan potensi arus mudik di tengah PSBB."Kami ingin mendalami lagi alasannya, kalau perlu dikelola agar tak mudik."

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menganggap pemerintah ragu membatasi pergerakan warga. Pemudik dari kota besar, kata dia, berisiko tinggi menularkan virus corona di daerah tujuan."Pemerintah masih mementingkan aspek ekonomi meski tak sejalan dengan protokol kesehatan," ucap dia.

Baca lebih lajut: Koran Tempo »

Jam Operasi dan Penumpang Angkutan Umum Dibatasi - Laporan Utama - koran.tempo.coTransportasi publik di Jakarta hanya boleh beroperasi 12 jam dengan jumlah penumpang separuh kapasitasnya.

Tarik-Ulur Sebelum Pembatasan Berskala Besar - Laporan Utama - koran.tempo.coMenteri Terawan menetapkan status PSBB di Jakarta pada hari yang sama ia meminta syarat-syaratnya dilengkapi. Akhir tarik-ulur panjang.

Bantuan Ganda Korban Corona - Laporan Utama - koran.tempo.coKucuran dana serta bahan pangan menjadi insentif untuk menahan arus mudik.

Mengawal Stok hingga Melewati Lebaran - Laporan Utama - koran.tempo.coPemerintah menjamin distribusi logistik di Ibu Kota. Kalo punya doku se Abrek mah...enak yaa..

Status Baru, Substansi Lama - Laporan Utama - koran.tempo.coPemerintah DKI Jakarta tidak dapat menutup akses wilayah karena terganjal peraturan Menteri Kesehatan. Tempo berita-nya begini awas ntar diserang buzzer :) Tempo dan Tirto akhir-akhir ini berita-nya suka mancing buzzer :). Doyan diserang buzzer.

Daerah Penyangga Siap Ikuti Jakarta - Laporan Utama - koran.tempo.coMa’ruf Amin berniat mengajukan skema PSBB khusus untuk Jabodetabek.