REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Pramono Ubaid Tanthowi meminta Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah segera mencairkan dana pilkada. Sebab, beberapa daerah dilaporkan belum mencairkan dana meski tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dimulai.
Menurut dia, ketidakseragaman pencairan dana pilkada akibat pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara penyelenggara pemilu dan pemda. Kemampuan masing-masing APBD di setiap daerah menjadi faktor terlambatnya pencairan dana pilkada.
Menurut catatannya, sekitar 11 kabupaten/kota dilaporkan akan mengalami keterlambatan pencairan dana. Akan tetapi, Pramono tidak menyebutkan satu per satu daerah itu."Hitungan kita kemarin itu kalau tidak salah ada 11 kabupaten/kota yang pencairan anggarannya itu agak terlambat," katanya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementan Ingatkan Pemda Percepat Distribusi Pupuk BersubsidiKementan memastikan jumlah pupuk bersubsidi masih cukup, dan meminta Pemda untuk segera menyalurkan. Kementan
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Pramono Anung: PDI-P Minta Anak Saya Maju Pilkada KediriSekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, anaknya tak pernah mendaftar untuk maju di Pilkada Kabupaten Kediri, tetapi diminta PDI-P. Aku terkejut Awal mula terbentuknya dinasti Bos dan anak buah sama aja..sebaiknya penguasa itu harus bisa menahan godaan..tdk bagus utk demokrasi..
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Kemendagri Minta Pemda Turut Berperan Cegah Radikalisme dan TerorismeKemendagri terus gencar melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme. Pemerintah daerah pun diminta untuk ikut berperan dalam melakukan pencegahan itu. Trus radikal radikul yg diangkat, Ekonomi nyungsep,,, subsidi di cabuti,, BPJS naik iuran nya, Bner bner unfaedah negeri ini Tindak tanduk provokator dan intoleransi tdk di cegah dengar serius, sama aja bohong, radikalisme akan berjalan mulus di selimuti intoleransi
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
ASN Sumbar Diminta Jaga Netralitas Selama PilkadaAda banyak sekali isu-isu miring yang dihembuskan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Kementan: Pupuk Cukup, Pemda Harus Segera Percepat RealisasiKementan menegaskan jumlah pupuk bersubsidi cukup karena berdasar data RDKK
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Tidak Ada Larangan Gaji Guru Honorer dari Pemda dan Dana BOSPermendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang juknis Dana BOS diharapkan bisa meredupkan perdebatan soal gaju guru honorer K2. guruhonorer
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »