Sejumlah pejabat menghadiri Pembukaan Rakornas Kadin Bidang Properti 2019 di Jakarta, Rabu.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S Gondokusumo menjelaskan salah satu tantangan berat yang akan dihadapi pengembang dalam RUU Pertanahan ini adalah rencana penerapan pajak progresif bagi pemilik lahan lebih dari satu bidang. Kadin dan asosiasi terkait bidang properti menilai pasal tersebut berpotensi menimbulkan masalah.
Namun demikian, ia mengklaim bahwa pemerintah telah mengeluarkan pasal soal penerapan pajak progresif tersebut dari RUU Pertanahan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kadin Indonesia dan Kadin Bulgaria Jalin Kerja SamaKadin Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) di Sofia, Senin (16/9).
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Waketum Kadin Bidang Hukum dan Regulasi Harap Revisi UU KPK Dikawal
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Kadin: Revisi UU KPK Harus DikawalWakil Ketua Umum KADIN Melli Darsa menilai revisi UU KPK sebagai hal wajar. Namun, proses pembahasannya tetap perlu dikawal untuk memastikan hasilnya positif bagi upaya pemberantasan korupsi. RevisiUUKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Jurus Lawan Spekulan Tanah dan Rencana Jual Lahan Ibu Kota BaruPemerintah saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan. Bagaimana strategi yang disiapkan? IbuKotaBaru via detikfinance detikfinance Apa isi aturannya Penasaran saya Apa ngurus semua masalah tanah.. Status tanah, pembebasan lahan dll detikfinance detikfinance Gadak - Godok - Gadak - Godok...Tai Kucing. Kalau akhirnya Rakyat di PERAS...
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Hadapi era AI, Sri Mulyani siap tarik pajak teknologiPemerintah bakal menarik pajak dari perusahaan teknologi, seperti Google, Amazon, dan lainnya yang berkantor di Indonesia. Ketentuan itu tercantum pada RUU Perpajakan dan Fasilitas Perpajakan yang tengah digodok.
Sumber: Beritagar.id - 🏆 39. / 51 Baca lebih lajut »
Jadi Pro dan Kontra, Apa Untungnya RI Punya Undang-undang Pertanahan?Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan menjadi pro-kontra. Ada pihak-pihak yang menentang aturan tersebut. Begini faktanya: RUUPertahanan via detikfinance detikfinance Nu penting mah tong telat dahar
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »