REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu siang. Agenda pertemuan keduanya adalah finalisasi draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang targetnya akan diserahkan kepada DPR pekan depan.
Suharso berharap pembahasan RUU Ibu Kota Negara yang akan masuk dalam program legislasi nasional ini bisa berjalan cepat. Apalagi, menurutnya, isi RUU ini hanya 30 pasal saja. Suharso juga menjelaskan bahwa substansi RUU Ibu Kota Negara adalah berkaitan dengan pengelolaan kawasan ibu kota.
ChristWamea Pikir punya duwet jo
oligarki yang pegang developer siap2 kebanjiar cuan ☺️
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bukan Draf Final, Menaker: Jangan TakutMenurut Ida Fauziyah, pemerintah berupaya mengomunikasikan dengan baik isi RUU Cipta Kerja kepada seluruh pekerja.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pemerintah Kaji Pasal Kontroversial RUU Cipta KerjaPemerintah tengah mengkaji ulang sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang memicu kontroversi di kalangan pekerja
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Ancaman Kebebasan Pers di Balik RUU Omnibus Law Jadi SorotanAJI, IJTI, dan LBH Pers menyoroti Omnibus Law Cipta Kerja yang memungkinkan campur tangan pemerintah pada kebebasan pers.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!AJI menilai, masuknya dua pasal dalam dunia pers di omnibus law RUU Cipta Kerja cacat administrasi.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
RUU Ketahanan Keluarga: soal Sperma hingga Penyimpangan SeksDalam draf RUU Ketahanan Keluarga, orang yang menyimpang secara seksual atau kerabatnya wajib melapor ke lembaga terkait untuk diobati. Bagaimana anggota DPR dgn kwalitas yg sprt skrg bisa mikir bikin UU yg berbasis pada kemajemukan bangsa. Sungguh menyedihkan nasib bangsa ini Wakil rakyat sedang gabut,,sampai-sampai hal yg tidak penting dibahas sampai serumit itu,,kalau bercanda jangan kelewatan wakil rakyatku😂 Bangke... Terlalu masuk ke ranah private orang. Kurang kerjaan banget. Gak ada hal yang lebih urgent?
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »