Rencana terebut berada dalam skema perundangan
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan izin atau lisensihanya diperuntukkan bagi yang dianggap membahayakan keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Selebihnya, diatur dengan standar. "Contohnya bangunan 5 lantai kedalaman pondasinya harus sekian, kalau 20 lantai kedalaman pondasinya sekian. Ini nanti di-assist lembaga yang mengawasi, profesi, sudah cocok atau belum. Kalau melanggar akan kami robohkan," jelas Iskandar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Impor Migas Masih Jadi Bulan-bulanan Neraca Dagang, Pemerintah Bisa Apa?Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan bahwa pemerintah akan menggenjot program B30 untuk menekan impor di sektor migas. Migas via detikfinance
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »