TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Legal Roundtable menilai Presiden Joko Widodo memiliki lima alasan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi . Pertama, ILR menilai pembentukan Perpu sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
Ia mengatakan perpu KPK juga lebih memberikan kepastian hukum KPK secara kelembagaan. Dalam UU KPK versi revisi, tidak ditemukan adanya mekanisme transisi pemberlakukan peraturan itu. Padahal, menurut Firman, terlau banyak implikasi yuridis yang tak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. 'Setidaknya perlu dua atau tiga tahun untuk memastikan semua peraturan pendukung itu ada,' kata dia.Firman mengingatkan penerbitan perpu merupakan kewenangan absolut presiden.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BEM Trisakti Sebut Mahasiswa Tak Demo soal Perppu KPK BesokPihak BEM Trisakti menyebut ada kemungkinan mahasiswa tidak menggelar aksi terkait Perppu KPK besok Senin. Ini kata Presiden Kemahasiswaan BEM Trisakti: DemoMahasiswa PerppuKPK jangan mlempem kaya krupuk masuk angin dek, panjang umur perjuangan ReformasiDikorupsi Tuntutan demo tuh yg spektakuler, ' KEMBALI KE UUD 45 ASLI TANPA AMANDEMEN' persoalan SDA, PROXY,SOSIAL.. KELARRR * Demo boleh... * Sanad demo harus jelas... * Agar NKRI tetap aman & utuh dalam Pangkuan Ibu Pertiwi * Tdk bergeser dr Pondasi: Pancasila & Bhinneka Tunggal Ika * Jangan_jangan Sanad demo..., Jago: Makar, Menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa bernegara yg aman dan damai
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Pengamat sebut tidak ada urgensinya Jokowi terbitkan Perppu KPKPengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyebutkan, tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ... pengamat sono... gmn dgn pengamat sini Ia mengamati diri sendiri yang kurang piknik
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Adhie Massardi sebut penerbitan Perppu KPK akan rusak demokrasiKoordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK hasil ... Angin berganti arah
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Geledah Rumah Dinas Bupati Lampung Utara, KPK Sita Uang Puluhan Juta RupiahSelain rumah Dinas Bupati, tim penyidik juga menggeledah 12 lokasi lainnya pada Kamis (10/10/2019) dan Jumat (11/10/2019).
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Geledah Rumah Bupati Lampung Utara, KPK Sita Rp54 JutaKPK menggeledah 13 lokasi terkait kasus suap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Satu lokasi yang digeledah ialah rumah dinas bupati. KPK yg periksa siapa? Enak aja dia.. bebas hambatan Banyak !!! 😅 Koruptor kelas teri
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Geledah Rumah Bupati Lampung Utara, KPK Sita Uang Dolar dan RupiahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Lampung Utara terkait kasus suap proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara. BupatiLampungUtara
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »