DPR Setujui RUU Kejaksaan, Jaksa Agung Bisa Diberhentikan Presiden

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ibnu Multazam menyerahkan laporan pembahasan Prolegnas Prioritas 2022 kepada pimpinan rapat paripurna DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan setelah melalui pembahasan sekitar tiga pekan. Sejumlah hal krusial diatur dalam revisi UU Kejaksaan, termasuk pemberhentian jaksa agung tanpa harus menunggu habisnya masa jabatan kabinet pemerintahan.

Ketua Panitia Kerja RUU Kejaksaan Adies Kadir mengatakan, ada beberapa perubahan yang dilakukan di RUU Kejaksaan. Pertama, panja menyepakati perubahan usia syarat menjadi jaksa. Sebelumnya, usia menjadi jaksa di UU Kejaksaan ialah minimal 25 tahun dan maksimal 35 tahun. Kini di dalam revisi UU Kejaksaan, aturan itu diubah menjadi minimal 23 tahun, dan maksimal 30 tahun.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemerintah-DPR akan Bahas RUU Kejaksaan di Rapat ParipurnaSeluruh fraksi menyatakan setuju terhadap perubahan UU Kejaksaan.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

DPR Sahkan UU Kejaksaan, Usia Minimal Jaksa Berubah |Republika OnlineDPR RI resmi mengesahkan perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pemerintah-DPR Sepakati Prolegnas Prioritas 2022, di Antaranya UU Cipta Kerja dan RUU IKNTercatat sebanyak 40 rancangan undang-undang masuk Prolegnas Prioritas 2022.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini DaftarnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR menetapkan 40 rancangan undang-undang (RUU) masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

DPR Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022 |Republika OnlinePemerintah dan DPR juga menyepakati enam RUU kumulatif terbuka. Dewan Perwakilan pemeRintah
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Fraksi PKB DPR Pastikan RUU HKPD Memperkuat Desentralisasi FiskalFraksi PKB DPR memastikan RUU HKPD bakal kian memperkuat semangat desentralisasi fiskal dan memperbaiki kualitas belanja negara. desentralisasi
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »