DPR Minta Pemerintah Awasi Kinerja Perusahaan yang Laksanakan IPO

  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 33 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 92%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Kementerian BUMN diminta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan setidaknya setahun setelah IPO dilakukan.

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan, dalam melaksanakan rencana Initial Public Offering dan right issue BUMN tahun 2021-2022, Kementerian BUMN harus memperhatikan secara serius waktu dan kondisi yang tepat, termasuk mempertimbangkan BUMN yang masih memiliki prospek yang baik.

"Salah satu persoalan dalam BUMN terkait IPO adalah mekanisme pelepasan sahamnya. Dalam RUU BUMN yang sedang digodok di DPR, pelepasan saham yang tidak mengakibatkan privatisasi tidak perlu mendapat persetujuan DPR," jelas Nevi. Nevi juga memaparkan salah satu hasil keputusan rapat di Komisi VI adalah, Kementerian BUMN dapat dengan segera memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai BUMN yang sudah go public, namun belum memiliki kinerja optimal."Saat ini, Komisi VI telah mendukung Kementerian BUMN untuk melepaskan perusahaan dan anak perusahaan BUMN dengan penghasilan di bawah Rp50 miliar kepada pengusaha nasional.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Hakim MK Minta Pemerintah-DPR Libatkan Publik Perbaiki UU CiptakerHakim MK Saldi Isra meminta pemerintah dan DPR melibatkan partisipasi publik secara bermakna dalam meperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker). Biar gak amburadul kayak gini Publiknya tolong dipilih pilih dulu sesuai selera rezim 😉 Dari awal UU ciptakerja ini sepertinya dipaksakan, akhirnya ya perlu dievaluasi lagi walaupun ada pihak menganggap tak perlu revisi.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

DPR Minta KPU Riset Sebelum Putuskan Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Cak Imin Yakin Jokowi Pertahankan Sri Mulyani Meski DPR Minta CopotKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar yakin Presiden Jokowi tidak akan mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menkeu seperti yang dikehendaki MPR bodo amatlahh . DPR sama PMERINTAH aja. Di depan copat copot dibelakang salaman. Biasalah itu trik trik politik 😂 Kalau Jeng Sri dicopot terus yg NGUTANG nanti siapa?
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Minta Ajudan dari TNI, Anggota DPR Hillary Brigitta Bakal Ditegur NasDemFraksi NasDem akan menegur Hillary Brigitta Lasut lantaran anggota termuda DPR RI itu minta ajudan dari prajurit TNI. mungkin lg cari jodoh.. NasDem
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Sosok Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR Termuda yang Minta Pengawalan Khusus dari TNI - Tribunnews.comPolitikus Partai Nasdem Hillary Brigitta Lasut tercatat sebagai anggota termuda DPR periode kenggotaan 2019-2024.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi VIII DPR Kritik Mensos Risma Minta Tunarungu Bicara: IronisWakil Ketua Komisi VIII DPR RI respons Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta tunarungu berbicara. Buk Risma ini idola saya kali ini dulu,. Tapi ketika ibuk di dorong terus untuk maju, di backup buzzer dalam hal pembenaran... Agar kelihatan benar terus... Ibu jadi aneh sekarang 😂🙏
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »