Menurut Bivitri, DPR dan pemerintah tidak cukup hanya mensosialisasikan RUU tersebut tanpa melakukan pembahasan ulang.
Pasalnya, RKUHP merupakan salah satu rancangan undang-undang yang dialihkan atau carry over dari DPR periode 2014-2019 ke anggota DPR masa jabatan 2019-2024.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Hukum Ingatkan DPR Libatkan Banyak Pihak Bahas RUU KUHP'Misalnya korban pemerkosaan untuk tahu apakah betul dengan penghukuman untuk aborsi itu punya dampak serius kepada para korban,' kata Bivitri.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Perludem Kritik Usulan Anggota DPR Tak Perlu Mundur Jika Maju PilkadaPerkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta DPR tidak memberikan pendidikan yang kurang baik soal pilkada. Hebat dpr....mentang2 menyuarakan suara rakyat demi kepentingan pribadi 👍👍👍
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Krisdayanti Rela Datang Pagi untuk Perawatan Wajah Puluhan Juta Sebelum ke DPRDi tengah kesibukannya, Krisdayanti menyempatkan diri datang pagi-pagi ke klinik kecantikan. Sama kaya emak gue, sebelum ke pengajian attahir tiap sabtu Penting banget min Cantik nya butuh effort bgt yaaaa
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Desember, Pemerintah Setor Draf Omnibus Law ke DPRPemerintah akan menyerahkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja kepada DPR pada Desember 2019. Pembahasan dengan anggota dewan akan dimulai pada awal tahun depan.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Anggota DPR Merasa Lucu Moeldoko Sarankan Cegah Stunting dengan Punya Ayam'Program pencegahan stunting semestinya dirumuskan secara sungguh-sungguh. Program setiap rumah perlu memiliki ayam dinilai terlalu mengada-ada,' kata Saleh. Stunting DPR :v Hahaha.... Orang lapangan / pengalaman kerja jauh lebih mengerti daripada hanya pemikir apalagi pembacot.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR: Nikah Urusan Privat, Pemerintah Jangan Terlalu Ikut CampurMarwan mengatakan urusan privat tidak sepantasnya pemerintah ikut campur terlalu jauh. Lahya nambah-nambahi dokumen yg harus diurus aja. 😩😩 Ngewe juga privat ngapain negara ikut campur 😝 Agama juga urusan privat, ngapain ngurus sesembahan gw
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »