Capim Kpk, Kpk, Firli Bahuri

Capim Kpk, Kpk

DPR Bisa Digugat Jika Loloskan Firli Jadi Pimpinan KPK

DPR Bisa Digugat Jika Loloskan Firli Jadi Pimpinan KPK

12.9.2019

DPR Bisa Digugat Jika Loloskan Firli Jadi Pimpinan KPK

Ketua Pukat UGM Oce Madril menyatakan UU KPK mengatur syarat pimpinan KPK tak pernah melakukan perbuatan tercela. Pelanggaran etik Firli perlu jadi catatan DPR.

Komisi III: Tanda Tanya Besar KPK Tetapkan Firli Langgar Etik Apalagi terdapat poin krusial yang harus dipenuhi oleh pimpinan KPK di Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di pasal itu disyaratkan bahwa pimpinan KPK haruslah tidak pernah melalukan perbuatan tercela. Pasal itu juga mengatur bahwa pimpinan KPK harus cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. Menurut Oce sesuai dengan yang diatur dalam pasal itu, Komisi III harus mempertimbangkan dengan matang pengumuman pelanggaran etik berat oleh Firli tersebut dalam menentukan nasibnya dalam seleksi Capim KPK. Pelanggaran etik itu adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip integritas yang seharusnya dipenuhi oleh pimpinan KPK. Alhasil, kata dia, bobot pelanggaran etik ini jadi serius bilamana dikaitkan degan syarat sebagai pimpinan komisi antirasuah. "Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip integritas tu adalah pernah melakukan pelanggaran etik apalagi dalam kategori pelanggaran etik berat. Apalagi yang bersangkutan pernah bekerja di KPK dan ketika di KPK itulah yang bersangkutan diberikan pelanggaran etik berat," kata Oce. Lihat juga: Jokowi Kirim Surpres KPK, Masyarakat Sipil Galang Kekuatan Oce mengatakan fatal bagi DPR jika tetap meloloskan capim yang melakukan pelanggaran etik berat sebagai satu dari lima pimpinan lembaga antirasuah. KPK sebagai lembaga akan kehilangan marwahnya bila pelanggar etik menjadi pimpinan. Keputusan pengangkatan lima pimpinan ini juga berisiko digugat secara hukum. Hal itu lantaran DPR tidak mengindahkan ketentuan yang ada di Pasal 29 UU KPK, bahwa pimpinan tidak memiliki pelanggaran hukum. "Keputusan itu melanggar syarat yang ada di Pasal 29 di UU KPK. Jika ada pimpinan yang terpilih tidak memenuhi syarat bisa saja ada orang-orang yang memperkarakan itu ke jalur hukum, jadi ini risiko hukum yang akan dihadapi," lanjut Oce. Sebelumnya, KPK menyatakan mantan Deputi Penindakan Firli Bahuri terbukti melakukan dugaan pelanggaran berat. Kesimpulan itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan KPK tertanggal 23 Januari 2019. "Perlu kami sampaikan, hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/9). Baca lebih lajut: CNN Indonesia

Kok takut ama firli paling novel ini yg menghasut

Irjen Firli Bahuri Dinyatakan Langgar Etik, KPK Kirim Surat ke DPR KPK berharap surat tersebut dapat menjadi pertimbangan DPR dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK .

KPK kirim surat ke Komisi III DPR tentang pelanggaran etik Firli KPK mengirimkan surat resmi ke DPR mengenai pelanggaran etik berat yang dilakukan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli Bahuri yang rencananya akan ...

KPK Surati DPR terkait Pelanggaran Etik Capim Firli Bahuri KPK telah mengirim surat ke Komisi III DPR terkait dugaan pelanggaran etik capim Irjen Firli Bahuri yang akan menjalani fit and proper test. Ada yang ketakutan sama Firli Bahuri ckckckck...

KPK surati DPR terkait pelanggaran berat Firli KPK surati DPR terkait pelanggaran Irjen Firli Bahuri saat menjabat Deputi Penindakan KPK . Firli yang merupakan 10 calon pimpinan KPK pilihan pansel dan presiden ini diduga telah melakukan 3 pelanggaran etik berat.

Revisi UU KPK, Nawawi Pamolango: Setuju Jika KPK Bisa Terbitkan SP3Capim KPK Nawawi Pamolango, setuju dengan revisi Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK, antara lain ketentuan mengenai KPK bisa menerbitkan SP3. RevisiUUKPK

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran BeratPelanggaran Firli diperkuat oleh keterangan saksi dan bukti-bukti.



Jokowi Sebut Potensi Investasi Rp 1.600 Triliun, Tapi Tak Terurus

Jakarta Banjir Lagi, Pemprov DKI Punya Solusi Apa?

Ditangkap karena Tanam Ganja, Pria Ini Sudah 20 Kali Eksperimen

Nasib Rentenir di Bandung: Mayat Dibuang ke Jurang-Dihantam Tabung Gas

Istri Aher Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Kamar Anak Dipisah Agar Tak Incest

Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Aksi 212 2020

Heboh Usulan Fatwa Si Kaya Nikahi Si Miskin

Tulis Komentar

Thank you for your comment.
Please try again later.

Berita Terbaru

Berita

12 September 2019, Kamis Berita

Berita sebelumnya

Jerman Turut Berduka Cita atas Kepergian BJ Habibie

Berita selanjutnya

Trans-Jakarta Dapat Lampu Hijau Percepat Bus Listrik
Jelang Aksi 212, Watercanon-Raisa Disiagakan di Pintu Monas Jelang Aksi 212, Begini Suasana di Stasiun Juanda dan Stasiun Pasar Senen Hari Peduli Sampah, Anies Minta Masyarakat Ubah Pola Pikir Tentang Sampah Ridwan Kamil Setuju Bayar SPP Pakai Uang Elektronik 6 Manfaat Melakukan Aktivitas Seks Pagi Hari Calon Dirut TVRI Mengerucut Jadi 16 Orang, Ini Daftarnya Bukan dengan Mentimun, Bahan Ini Bisa Untuk Bersihkan Miss V Mengenang Larry Tesler, Ilmuwan Penemu 'Copy-Paste'... 5 Tempat Makan Legendaris di Sekitar Gedung Sate Bandung Donald Trump Kritik Kemenangan Parasite di Oscar 2020: Apa-apaan Itu? Like Father Like Son, 7 Potret Pesohor dan Anaknya yang Sama-sama Tampan - Foto 1 6 Alasan Kenapa Belajar Ilmu Politik, Berikut Prospek Kariernya
Jokowi Sebut Potensi Investasi Rp 1.600 Triliun, Tapi Tak Terurus Jakarta Banjir Lagi, Pemprov DKI Punya Solusi Apa? Ditangkap karena Tanam Ganja, Pria Ini Sudah 20 Kali Eksperimen Nasib Rentenir di Bandung: Mayat Dibuang ke Jurang-Dihantam Tabung Gas Istri Aher Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Kamar Anak Dipisah Agar Tak Incest Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Aksi 212 2020 Heboh Usulan Fatwa Si Kaya Nikahi Si Miskin Draf RUU Ketahanan Keluarga: Kamar Ortu dan Anak Harus Dipisah Muazin di London ditikam saat mengumandangkan azan salat Asar DPR Ingatkan Muhadjir: Negara Jangan Ikut Campur soal Jodoh Menko Muhadjir Usul Fatwa Si Kaya Nikahi Si Miskin, PBNU: Tak Tepat Deretan BUMN yang Terancam Kena 'Snap' Erick Thohir