TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR menerima penjelasan pemerintah terkait empat belas isu krusial dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. DPR menyatakan revisi ini ditargetkan disahkan pada Juli 2022.Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Desmond J Mahesa, menyatakan bahwa mereka akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait keputusan rapat bersama Kementerian Hukum dan HAM hari ini, Rabu, 25 Mei 2022.
Ia kemudian merinci pasal-pasal kontroversial tersebut. Di antaranya Pasal 2 tentang The Living Law atau Hukum Pidana Adat, Pasal 108 tentang Pidana Mati, dan Pasal 218 tentang Penghinaan Presiden, Pasal 252 tentang Orang yang Menyatakan Dirinya Punya Kekuatan Gaib.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Tunggu Surat Presiden Soal UU Cipta KerjaDPR menunggu surat presiden soal UU Cipta Kerja pascaputusan MK
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Puan:Soal Putusan MK UU Ciptaker DPR Tunggu Supres PresidenRevisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode Omnibus Law.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
DPR Soroti Jokowi Tunjuk Luhut Urusi Minyak Goreng: Kasihan, Tanggung Jawabnya Banyak | merdeka.comMenurut dia, sedikit banyak hal ini akan menimbulkan rumor negatif dalam penyelesaian kasus hukum yang sedang berjalan. Hal itu justru akan menjadi kontraproduktif karena Luhut dipersepsikan sebagai bagian dari masalah. Menko luar biasa. Bisa bikin harga migor KEMASAN balik ke harga semula 14rb/ltr tidak😂😂😂
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, DPR: Kesannya Tak Ada Orang Lain yang Bisa KerjaPenunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. sebab menurutnya Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng. Tulang luhut aku minta kerjaan dong 4 L Bukan orang lain tidak bisa kerja. Tapi orang ini bisa dipercaya.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Komisi V DPR Minta Masukan Pakar dan Akademisi Soal Revisi UU LLAJKomisi V DPR tengah menyusun perubahan UU LLAJ. Sejumah pakar dan akademisi dimintai masukan agar regulasi yang baru mengakomodir perkembangan transportasi RevisiUULLAJ
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi UUPengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-23 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »