Dosen UMM: Pemekaran Daerah tak Jamin Pembangunan Merata |Republika Online

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 43 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Qulity Score:
  • News: 20%
  • Publisher: 63%

Aspek yang membuat pemekaran tidak maksimal adalah sumber daya manusia yang minim

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Isu pemekaran di tanah Papua sudah sudah ada sejak kepemimpinan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Isu ini kembali mencuat kembali baru-baru ini setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru di bumi Papua, pada akhir Juni lalu dalam rapat paripurna.

Adapun dasar pemekaran provinsi ini yakni untuk pemerataan pembangunan dan juga mendekatkan layanan publik bagi masyarakat. Namun dia menilai adanya pemekaran daerah tidak menjamin pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat. Aspek yang membuat pemekaran tidak maksimal adalah sumber daya manusia yang minim. Jika SDM yang ada tidak memadai, maka pengelolaan pemerintahan daerah pemekaran akan tidak berjalan dengan semestinya, bahkan mengarah pada indikasi korupsi. Di samping itu, juga kurangnya persiapan dari pemerintah akan daerah pemekaran.

Namun sstelah 2004, proses pengajuan pembentukan daerah otonomi baru bisa melalui DPR RI. Menurutnya, hal ini memang memudahkan namun cenderung lebih politis. “Apalagi melihat sikap para pejabat kita saat ini,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima //Republika//, Kamis .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD
 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Aspek Fiskal Program Perlindungan SosialBagaimana pemerintah membiayai program perlindungan sosial terhadap kelompok miskin dan rentan? Perubahan alokasi subsidi BBM menjadi subsidi langsung serta bantuan teknologi digital dapat dipertimbangkan menjadi solusi. Opini AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Pengamat UGM: Pembatasan Subsidi BBM Bagi Mobil 2.000 cc tak Jamin Tepat Sasaran |Republika OnlineKriteria konsumen penerima subsidi BBM harus dipastikan adil
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

MK tak Kabulkan Keinginan Warga Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah |Republika OnlineMahkamah telah memberikan panduan mekanisme dan prosedur penunjukan kepala daerah. kecuali keluarga mereka
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

DPPM UMM Raih Penghargaan Penerima Dana Pegabdian Terbanyak dari LLDikti VII |Republika OnlineProses menebar manfaat yang dilakukan para dosen UMM bisa lebih baik lagi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Jean Fatiha, Mahasiswi UMM yang Kini Wakili Bima di Ajang Putri NTB |Republika OnlineJean Fatiha Izma kini berstatus mahasiswi tingkat akhir UMM
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

DKI Percepat Pembangunan Empat Waduk Guna Atasi Banjir |Republika OnlineBulan Agustus direncankan launching pembangunan waduk atau embung.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »