Birokrasi Gemuk, Pemerintah Mulai Kaji Pembubaran Lembaga Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah mulai mengkaji pembubaran lembaga negara atau komisi untuk merampingkan birokrasi yang selama ini dinilai terlalu gemuk.Tjahjo mengatakan, saat ini ada sebanyak 96 lembaga/komisi baik yang dibentuk melalui undang-undang atau pun melalui peraturan pemerintah/ peraturan presiden.

Selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak 2014, kata Tjahjo, sudah ada 24 lembaga/komisi yang dihapus. 'Sekarang masih ada 96 yang sedang kami cek mana yang memungkinkan dihapus. Tapi, bukan 96 lembaga/komisi dihapus semua,' ujar bekas Menteri Dalam Negeri ini.Soal pembubaran lembaga ini sempat disinggung Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet paripurna di Istana, 18 Juni lalu.

noted min...

BPIP, Wamen dll bubarin aja boss..

Cukai rokok naik perlu di kaji ulang jg ga tuh! takut nya jg uang kenaikan cukai rokok nya ga masuk ke kantong negara, tp kantong yg lain. Blm lg efeknya cukup luas. Bs sampe terancam PHK tuh tenaga kerjanya yg kerja di industri rokok! Ayo dong peran pemerintah nya mana!!

lebih pas bubarin semua !

Duwetnya sdh habis takut pada ngamuk.. maka bubarin aja kalu digigi sakit

Mereka yg bikin gemuk n mereka yg pusing sendiri.. di Istana antara KSP dgn Sekneg n Sekab byk hal yg tumpang tindih, buat apa? Cc. mohmahfudmd n ReflyHZ ReformasiDiKorupsi pemerintah lembaganegara

Berharap Kemenko Maritim yg dibubarin

BPIP dibubarin

Wig nya lucuk

yang harus dirampingkan itu 'PARTAI' yg hanya ngerecokin & menguras keuangan negara.

Contohnya BPIP gitu? Kau yg memulai kau yg mengakhiri

Adakah yang ingat janji pak jokowi untuk membuat kabinet ramping? Jika salah katakan salah jika benar berikan pujian.

PNS ikut PHK juga kah?

Terlalu banyak keluarin duit negara

mereka sendiri yg bikin jd gemuk dgn lembaga2 gk jelas. skrg sok2an mau rampingkan. oh iya rampingkan yg bukan berisi kawan, relawan dan pendukung

Cocok bubarkan bpip dan pembantu milenial tak berguna.... sekaligus buang jauh2 RUU HIP....

Dikaji doang

Itung2an ud selesei.. pembagian jatah udh di bagi rata,, kembali rampingkan

Siap² lembaga yg menantang pemerintahan aatau yg tidak sejalan dgn pemerintahan,sperti OJK,KPK,Ombudsman,☹

Feeling gue sih KPU.

Kasian denny siregar

BPIPRI ojkindonesia KSPgoid

Bpip,KSP,Wantimpres,stafsus milineal dll bubarin

BPIP bukan maksdnya?

OJK..

Saya dukung beacukai dibubarkan saja.

Lkpp

Bpip ama staf milenial noh...bubarin gak guna amat

asmen tuh kebanyakan

Lucu. BPIP, Stafsus Milenial dll. siapa yg bikin ... ?!

Wkwkwkwk.. bilang udah gak mampu ngegaji aja susah amat..😂😂

BPIP bubarkan gak ada manfaatnya!

Kpk?

BPIP lah yg harus dibubarkan pertama kali! Lembaga gak berfaedah, buang uang negara!

nah gitu dong, menyenangkan baca nya walaupun wacana saja

Baguslah..

BPIP yg pertama

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Inggris Rilis Daftar 59 Negara Bisa Masuk Tanpa KarantinaPemerintah Inggris mengizinkan pendatang dari 59 negara masuk ke negaranya tanpa karantina mulai 10 Juli 2020. Pasti ada indonesia, kan kita punya kalung 4nt1 c0r0n4 ?1?1?1
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Pengunjung Taj Mahal Wajib Pakai Masker Covid-19Pengunjung ke destinasi wisata Taj Mahal bakal wajib memakai masker wajah Covid-19, menjaga jarak dan tidak menyentuh permukaan marmer mengkilap saat lokasi ini mulai menerima turis pada Senin pekan ini. TajMahal masker covid19
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

China mulai tarik pasukan dari perbatasan dengan IndiaSetelah kedua militer negara bentrok pada Juni lalu hingga menewaskan 20 orang tentara, China kini mulai menarik mundur pasukannya dari perbatasan dengan India. China India
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Dedi Mulyadi: Kalung Anti Corona Harus Berlisensi Medis karena Pakai Uang NegaraLantaran diproduksi oleh lembaga negara menggunakan uang negara, maka kalung tersebut harus memiliki lisensi berbasis ilmiah.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Gus Jazil Jemput TKI Bebas dari Hukuman Mati di Soetta | Republika OnlineEti bebas dari hukuman mati atas dukungan Pemerintah dan lembaga LAZISNU
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Inggris Beri Sanksi Pejabat Rusia Sampai KorutPemerintah Inggris memberi sanksi ekonomi pejabat dan lembaga pemerintah Arab Saudi, Myanmar, Korea Utara dan Rusia yang diduga melanggar HAM.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »