Banyak Kementerian atau Lembaga dan Pemda Belum Optimal Menerapkan Sistem Merit

  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 30 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 70%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

“Berdasarkan laporan Ketua KASN yang saya terima, masih banyak kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang belum optimal dalam menerapkan sistem merit,” kata Wapres Ma’ruf Amin. Nusantara AdadiKompas

Anggota Komisi II DPR mengikuti rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu . Rapat membahas masalah rekrutmen aparatur sipil negara dan isu aktual lainnya.

JAKARTA, KOMPAS — Aparatur sipil negara di Indonesia, yang mencapai 4,1 juta orang di tahun 2020, menjalankan tiga fungsi, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan meritokrasi pada manajemen aparatur sipil negara yang berbasis transparansi, obyektivitas, serta mengedepankan kompetensi, prestasi dan kinerja individu dinilai penting untuk memastikan tercapainya tiga fungsi tersebut.

Namun, masih banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum menerapkan sistem merit tersebut secara optimal.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ketua OJK Yakin IHSG Kembali ke 7.000 di Akhir 2021Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meyakini jika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di akhir 2021 bisa menembus angka 7.000.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Ketua MUI Kritik Jenderal Dudung soal 'Jangan Terlalu Dalam Pelajari Agama'KSAD Jenderal Dudung melontarkan pernyataan tentang 'jangan terlalu dalam mempelajari agama'. Cholil Nafis mempertanyakan maksud Jenderal Dudung tersebut. KADISPEN TNI kan Sudah Beri Keterangan Tambahan/Lanjutan Jadi Clear kan maksud KSAD... MEDIA itu Jangan bawa Penggorengan Terus Sebatas Pencerahan Publik ok kita Setuju buat ( MUI ) Itulah kalau orang yg naik jabatan karena menurunkan baliho...apalagi balihonya yg menentang pemerintah....jadi kalau yg lain mau naik jabatan/pangkat ya kayak ..... Malahan ga perlu juga dipelajari. Buat apa
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Harta Kekayaan Wakil Ketua KPK Meningkat - Nasional - koran.tempo.coHarta kekayaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meningkat signifikan. Setahun menjabat pimpinan, hartanya bertambah menjadi Rp 13,489 miliar. Ghufron mengklaim punya kamar kos sebanyak 70 unit di Jember dan kolam pemancingan. KoranTempo tempodotco 70 kamar kos. Bayar pajak PPh rumah kos ga tuh? Setiap perningkatan kesejahteraan perlu disyukuri asal halal. tempodotco Kos 70 ga bakal bisa ngasilin duit 13M kalo seandainya harga kosan 500rb perkamar. Setahun aja cuma dapat 460jt
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Ketua FPKS Ajak Potong Gaji Bantu Korban Letusan Gunung SemeruJazuli juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia di manapun berada bergerak membantu korban bencana dengan cara dan kemampuan masing-masing.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Ketua FPKS Ajak Potong Gaji Bantu Korban Letusan Gunung Semeru
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »