Article headline

29/01/2022 16:29:00

Lahan IKN Dikabarkan Hak Waris Sultan Kutai, Lieus Sungkharisma: Bukti Rencana Pindah Ibukota Tergesa-gesa

Lahan IKN Dikabarkan Hak Waris Sultan Kutai, Lieus Sungkharisma: Bukti Rencana Pindah Ibukota Tergesa-gesa

GELORA.CO -Masih banyak persoalan yang menyertai rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Terkini, ...

Gelora Media29 Januari 2022GELORA.CO-Masih banyak persoalan yang menyertai rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Terkini, lahan yang akan menjadi ibukota negara baru itu ternyata diklaim sebagai milik ahli waris Kesultanan Kutai.

Terkait masalah itu, Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma, meminta pemerintah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan ini terlebih dahulu sebelum benar-benar memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur.“Klaim atas lahan oleh ahli waris Kesultanan Kutai semakin menguatkan dugaan bahwa rencana pemindahan ibukota negara itu memang sangat tergesa-gesa," kata Lieus kepada wartawan, Sabtu (29/1).

Baca lebih lajut: GELORA NEWS »

Total nilai ekspor Juli 2022 capai US$25 miliar - ANTARA News

ANTARA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia pada Juli 2022 mencapai US$25,57 miliar atau meningkat 32,03 persen secara tahunan. ... Baca lebih lajut >>

Encek yg satu ini ingin dikerangkeng juga nih blm kapok ya cek . Akibat dipaksakan dan memaksakan kehendak,lahanpun diserobot. Calo tanah bicara lahan😂 Ini bagian dari ngustad nya lieus bravo lueis sungkarisma lanjutkan tegakkan keadilan,bela orang yg di dholimi.smg bp sehat panjang umur. Itu MUNCUNG tolong DIKONDISIKAN dulu

Cocot lieus didengerin… orang gila aja ogah! hak waris apakah dapat digunakan untuk kemashlatan banyak orang? sampsh grogol cari sensasi Semua cina sama, percaya deh sama gw Lalu kepala dayak.. gak marah gitu

Jokowi Minta ICMI Dukung Perpindahan IKNPresiden Jokowi meminta dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia terhadap rencana perpindahan IbuKotaNusantara. Baca selengkapnya 👇 Buruan pindah Cendikiawan sejati pasti bisa melihat ketidakpatutan bangun ibukota baru ditengah hutang yang sedang meroket. Proyek melulu, kapan pernah mau dan mampu Sejahterakan Rakyat, penuhi Sumpah dan Janji ? Salam Bangkit !

Presiden terburuk sepanjang sejarah Ha ha ha... non muslim itu kafir tapi kalo ikut gabung kadrun nyinyirin pemerintah lsg jadi halal 😆😆 IKN hy alibi jikowi dia gagal segala bidang kehidupan bernegara kok gak dari kemaren syg.. baru skrng di ungkit Oh Ustad Lieus 212 ... Knp proyek ikn/ikb harus dipaksakan? Kalau bukan dari narasitv kita tidak tahu yang seperti ini... Terimakasih NajwaShihab TolakUUIKN IKNProyekOligarki IKNRugikanRakyat IKNBaruBukanSolusi IKBProyekUntukSiapa?

Imigran Cina ngbacot.. Imigran Cina jd HTI ada Imigran Cina jd KORUPTOR ada Imigran Cina jd PROVOKATOR ada Salah satu Tokoh Ulama versi Kadroen 212, kok bisa yak 😂😂😂 lahan banyak dikalimantan ada juga lahan bukit soeharto cukup luas KALO SI NGUSTAD 'NON' MUSLIM KELUAR, BERARTI THR 'IMLEK' SUDAH 'CAIR'. ANJG !.

Hasto tegaskan penunjukan Kepala Otorita IKN kewenangan JokowiSekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan merupakan kewenangan Presiden Joko ... Sabodo kumha maneh ue

nah lo akan timbul rebutan tanah duit sudah di depan mata bisa menguap Sultan emang berjasa membangun negeri, yg gak punya jasa itu ya kamu bersama nenek moyangmu lies Ayo..kirimin mandau terbang....sidang adat.. Walaupun hak waris kadrun sekalipun, ketika untuk kepentingan negara wajib diberikan, Penjelasan gubernur sudah jelas, lahan IKN clear,

IndiGo NetWork: Pindah Ibu Kota Negara Bukan Sebatas UU IKNDirektur Eksekutif IndiGo Network Radian Syam menegaskan bahwa undang-undang mengenai ibu kota negara (IKN) sangat penting untuk dipersiapkan.

Soal Ahok Diusulkan Jadi Kepala Otorita IKN, PDIP: Keputusan di Tangan Pak JokowiSekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab isu soal partainya mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon Kepala Badan Otorita Ibu Klta Negara (IKN).

PDIP Dorong Ahok Jadi Kepala IKN, NasDem Memilih Bersikap BeginiWakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut parpolnya tidak akan merekomendasikan figur Kepala Otorita IKN Nusantara kepada Presiden RI Jokowi KepalaOtoritaIKN

PDIP Tegaskan Penunjukan Kepala Otorita IKN Kewenangan Jokowi |Republika OnlinePDIP mengeklaim memiliki kader yang mumpuni untuk menempati posisi kepala otorita. Semuanya aja bu pengen diembat. Harun Masiku Kewenangan Jokowi di tetapi diintervensi oleh PDIP, kan petugas partai

Lahan IKN Dikabarkan Hak Waris Sultan Kutai, Lieus Sungkharisma: Bukti Rencana Pindah Ibukota Tergesa-gesa Gelora Media 29 Januari 2022 GELORA.ICMI ) terhadap rencana perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagiaan warganya, itulah yang dimiliki oleh bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi wali kota Semarang," kata Hasto.DIREKTUR Eksekutif IndiGo Network Radian Syam menegaskan bahwa undang-undang mengenai ibu kota negara (IKN) sangat penting untuk dipersiapkan, karena tanpa undang-undang pemerintah tak dapat melangkah jauh.

CO -Masih banyak persoalan yang menyertai rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Terkini, lahan yang akan menjadi ibukota negara baru itu ternyata diklaim sebagai milik ahli waris Kesultanan Kutai. “Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Terkait masalah itu, Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma, meminta pemerintah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan ini terlebih dahulu sebelum benar-benar memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi," papar Hasto. “Klaim atas lahan oleh ahli waris Kesultanan Kutai semakin menguatkan dugaan bahwa rencana pemindahan ibukota negara itu memang sangat tergesa-gesa," kata Lieus kepada wartawan, Sabtu (29/1). BACA JUGA Ia meyakini, ICMI mempunyai kapasitas besar untuk berkontribusi dalam transformasi Indonesia, baik itu, berkontribusi melalui gagasan maupun pemikiran-pemikiran. "Meski pemerintah menyatakan lahan untuk ibukota baru itu murni milik negara, faktanya Kesultanan Kutai bahkan mengklaim sebagian besar lahan untuk IKN adalah milik mereka dengan menunjukkan bukti-buktinya,” sambungnya. Selain dewannya, juga status pihak keamanan di IKN itu sendiri, bahkan yang terpenting nantinya bagaimana dengan daftar pemilih di wilayah IKN untuk mengikuti Pemilu.

Menurutnya, jika klaim ahli waris Kesultanan Kutai itu benar, bahwa sebagian besar lahan yang terletak di sebagian Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utar dan sebagiannya lagi di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara adalah milik mereka, itu berarti pemerintah sangat tidak menghormati hak-hak para Sultan yang dulu sudah banyak berkorban untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepala Negara mengatakan program pembangunan Ibu Kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian dari transformasi bangsa dan negara. “Saya sependapat dengan Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti yang menyebut para Raja dan Sultan sudah sangat banyak berkorban untuk tegak berdirinya NKRI. Seharusnya pemerintah Indonesia hari ini menghargai jasa-jasa mereka dan menghormati hak-hak ahli waris mereka,” tuturnya. “Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Namun, lanjutnya, protes ahli waris Kesultanan Kutai atas lahan untuk IKN itu menunjukkan pemerintah saat ini sangat tidak menghargai dan tidak menghormati hak-hak keturunan Kesultanan Kutai. “Padahal, sekali lagi, jasa para Sultan itu di masa kemerdekaan sangat besar untuk negara ini,” pungkasnya. BACA JUGA KSP: Pembangunan IKN Tidak Menghambat Penanganan Covid-19 IKN, lanjut Jokowi, akan dijadikan sebagai sebuah showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Akademisi menilai naskah akademik tersebut memiliki kualitas yang rendah jika dibandingkan dengan skripsi mahasiswa S1.

( .