Anggota DPR: Jangan sebar hoaks terkait Perpres 10/2021

  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 78%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Arsul Sani meminta pihak-pihak yang tidak mengerti teknis perubahan peraturan perundang-undangan jangan menyebarkan hoaks terkait Perpres 10/2021. Miras

Poin yang disampaikan Presiden Jokowi yang mencabut Lampiran III Perpres 10/2021 merupakan pernyataan tentang kebijakan.

"Karena soal prosedur dan teknis hukumnya sudah ada aturannya yang menginduk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan UU perubahannya ," kata Arsul di Jakarta, Rabu. Teknisnya ke depan adalah dengan merevisi Perpres 10/2021 yaitu dengan menyatakan menghapus lampiran perpres tersebut sepanjang yang menyangkut investasi minuman keras.Landasan hukum pencabutan Lampiran III Perpres Nomor 10/2021

Hal itu seperti perubahan undang-undangan. Kalau yang diubah hanya pasal tertentu, bukan UU yang dibatalkan, melainkan cukup dengan membuat rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU yang isinya mengubah pasal tertentu tersebut.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Banyak Perusahaan Tunggak THR 2020, Anggota Komisi IX DPR: Jangan Lagi DicicilAnggota Komisi IX F-PKS DPR Kurniasih Mufidayati meminta mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dievaluasi tahun ini tidak lagi dengan cara dicicil. Persoalan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Anggota DPR Apresiasi Jokowi, Jangan Ada Pegawai KPK DisingkirkanPresiden Joko Widodo (Jokowi) tak setuju 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diberhentikan. Anggota DPR mengapresiasi Jokowi. Iya ... suruh mereka ikut Kartu Pra-Kerja sehingga mereka bisa di-retraining ke pekerjaan serupa spt Debt Collector yang ramah dan santun 😊🤘🏼 pahlawannya muncul setelah melihat reaksi masyarakat? Apapun yg dikatakan ato statemen jokowi jgn dipercaya . Dari thn 2014 jokowi hanya bisa berbohong , ongkar janji , mencla mencle dan pencitraan .
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Anggota DPR: Jangan Sampai Pertambahan Kasus Covid-19 Turun Gegara Testing MelemahAnggota DPR berharap pemerintah tidak menurunkan angka testing Covid-19, sehingga terjadi penurunan kasus konfirmasi. testingcovid-19
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Anggota DPR: Kebijakan impor beras jangan korbankan petani'Dengan APBN yang semakin berat di saat pandemik, bagaimana menyediakan dana untuk impor? Bila bukan hal utama, untuk apa dilakukan?' kata anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera tentang rencana impor beras.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »