Headline
BUMN Siaga Guncangan
Pemerintah mengimbau penempatan yang lebih lama atas devisa hasil ekspor, misalnya berbentuk deposito. Penempatan itu bakal dibebaskan dari pajak.
Pemerintah mengimbau penempatan yang lebih lama atas devisa hasil ekspor, misalnya berbentuk deposito. Penempatan itu bakal dibebaskan dari pajak.
Kurangnya sosialisasi dan harmonisasi kebijakan antara Kemendikbud-Ristek dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan menjadi pencetus permasalahan dalam proses PPDB.
MASYARAKAT Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan korupsi impor bawang putih ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan tersebut merupakan kasus dugaan korupsi impor bawang putih tahun 2020-2021 dan telah dilayangkan melalui surat elektronik dan telah diterima KPK, Kamis (30/6).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan terkait laporan Maki terkait dugaan korupsi impor bawang putih tersebut dan telah diterima bagian pengaduan masyarakat di KPK
"KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Ali Fikri kepada media di Jakarta, Rabu (6/7).
Ali Fikri menegaskan, KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan tersebut.
Baca juga: MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Impor Bawang Putih Senilai Rp900 Miliar
"Verifikasi dan telaahan penting agar diketahui apakah pengaduan tsb sesuai ketentuan UU yang berlaku masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut laporannya tersebut.
"Sampai saat ini KPK belum lakukan kroscek lagi kepada saya kecuali komunikasi melalui email, jadi saya menunggu saja, tapi nanti bisa saja saya datang ke KPK untuk menambah data sekaligus berusaha ketemu tim analisisnya," katanya kepada media.
Terkait dugaan korupsi dan detil kasus, lanjut Boyamin, pihaknya belum bisa membuka ke publik, menurutnya proses tahapan kasus masih jauh, oleh karenanya, pihaknya menyerahkan penuh ke KPK untuk bisa ditindaklanjuti.
"Saya kan tidak bisa memaksa, ini pasti jadi kasus korupsi, karena itu saya menyerahkan sepenuhnya pada KPK untuk diproses masuk ranah korupsi atau tidaknya," lanjut Boyamin.
Terkait dengan laporan MAKI, apakah berasal dari oknum-oknum di kementerian karena dinilai Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang mengeluarkan izin, Lanjut Boyamin, pihaknya belum bisa membuka dan menyebutkannya.
"Berkaitan dengan oknum-oknum ya saya juga belum bisa nyebut nama atau instansinya, ya semua bisa aja diduga oknum itu berdasarkan dari kementerian-kementerian yang memang ada kaitannya dengan impor bawang," jelasnya.
Namun, jika KPK mengabaikan laporannya tersebut, kata Boyamin, pihaknya akan membawa ke penegak hukum yang lainnya.
"Kalau nanti KPK mengabaikan bisa saja saya bawa ke penegak hukum yang lain, misalnya Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung kan juga sudah melakukan banyak penanganan korupsi dari yang berhubungan dengan ekspor impor," katanya. (RO/OL-09)
Kuota impor bawang putih yang masuk ke Indonesia baru sekitar 15%. Seperti diketahui, kuota impor bawang putih tahun ini ditetapkan sebanyak 645.025 ton.
Selain beras, komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga usai lebaran terjadi di bawang merah dan juga bawang putih.
Dilansir dari Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga bawang putih per Rabu (10/4) berada di angka Rp42.340 per kilogram.
komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga antara lain beras premium, beras medium, kedelai biji kering (impor), tepung terigu (curah), minyak goreng curah
Stok pangan dipastikan aman sebelum, saat, dan sesudah Lebaran.
Harga cabai merah dan cabai rawit di lima pasar tradisional yang ada di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mulai berangsur turun pada Kamis (21/3).
Sirajudin Machmud, suami penyanyi Zaskia Gotik, diharapkan tidak mangkir dari panggilan menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, berencana mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kasus dugaan rasuah pemotongan dan penerimaan uang di BPPD.
Lambannya penetapan tersangka Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diduga imbas dari KPK yang memilih untuk tidak memproses perkara korupsi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, menyatakan penghormatan terhadap keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka terkait kasus pemotongan insentif di BPPD Sidoarjo.
Jokowi meminta masalah slot orbit itu diselesaikan oleh Menkopolhukam pada 13 Oktober 2017.
Copyright @ 2024 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved